Perda Nomer 6 Pajak Reklame

Ditulis oleh: admin Tanggal:2012-05-16 12:59:44

LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2011 NOMOR 6
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,
Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame perlu
ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan dimaksud;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah
Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian
sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
42, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahaan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II
Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan
Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam
Wilayah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
- 2 -
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D
Nomor 2);
23. Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 1).
25.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor
8,Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18).
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
PAJAK REKLAME
- 3 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan
daerah sesuai dengan peraturan daerah perundang-undangan yang berlaku.
5. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya
dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan,
atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang
dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
8. Wajib Pajak Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan
reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang
menjadi tanggungannya.
9. Masa pajak adalah jangka waktu tertentu paling lama 12 (dua belas) bulan kalender atau
jangka waktu lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
10. Kawasan dan Kelas Jalan adalah Pengelompokan suatu Wilayah lokasi Reklame yang
digunakan untuk menentukan tingkat Strategis Objek Pajak Reklame.
11. Nilai Pembuatan Reklame adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang
dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini
adalah biaya / harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran /
ongkos perakitan pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, dan
transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame
rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat prasarana
Kota maupun diluar prasarana Kota.
12. Nilai Strategis Pemasangan Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada lokasi
pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria tingkat kepadatan, sudut pandang
dan lebar jalan.
13. Nilai sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah hasil perkalian antara Nilai
Pembuatan Reklame dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame.
14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah
surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak
atau usahanya.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya
terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 4 -
18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib
Pajak.
21. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
pajak daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk
mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
di bidang pajak daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2
Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak sebagai pembayaran atas setiap
penyelenggaraan reklame.
Pasal 3
(1) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.
(2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Reklame papan/ billboard/ vidiotron/ megatron dan sejenisnya;
b. Reklame kain;
c. Reklame melekat/stiker;
d. Reklame selebaran;
e. Reklame berjalan,termasuk pada kendaraan;
f. Reklame udara;
g. Reklame apung;
h. Reklame suara;
i. Reklame film/slide dan sejenisnya; dan
j. Reklame peragaan;
- 5 -
(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta
mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi
untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat
usaha atau profesi dengan ketentuan luasan tidak melebihi ukuran 0,5 (nol koma
lima) m2; dan
d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau
Pemerintah Daerah.
Pasal 4
(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan
Reklame.
(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau
Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut
menjadi Wajib Pajak Reklame.
BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIP PAJAK DAN PERHITUNGAN
Pasal 5
(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang
digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan
ukuran media Reklame.
(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui
dan/atau dianggap tidak wajar, nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan
faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4) adalah perkalian antara Nilai Pembuatan Reklame dengan Nilai Strategis
Pemasangan Reklame, jumlah, ukuran dan jangka waktu penyelenggaraan reklame.
(6) Nilai Pembuatan Reklame dihitung berdasarkan dari faktor-faktor sebagai berikut :
a. bahan yang digunakan; dan
b. jenis.
(7) Nilai Strategis Pemasangan Reklame Sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan
berdasarkan Kawasan dan Kelas Jalan.
(8) Kawasan dan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diklasifikasikan
berdasarkan lokasi penempatan Reklame yang ditentukan oleh :
a. sudut pandang;
b. lebar jalan; dan
- 6 -
c. tingkat kepadatan.
(9) Hasil perhitungan dan tata cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana
dimaksud ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasal 6
Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
Pasal 7
Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5.
BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN
PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 8
Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
Pasal 9
Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat reklame diselenggarakan.
Pasal 10
(1) Pajak dipungut berdasarkan Penetapan Walikota.
(2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD,
STPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 11
Masa pajak adalah jangka waktu tertentu paling lama 12 (dua belas) bulan kalender atau
jangka waktu lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasal 12
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame
BAB VI
SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK DAN TATA CARA PENETAPAN
PAJAK
Pasal 13
(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPOPD.
(2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- 7 -
(3) SPOPD untuk objek reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a
dan f harus disampaikan kepada Walikota paling lama 15 (lima belas) hari sejak
tanggal pemasangan Reklame.
(4) SPOPD untuk objek reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b,
huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf I dan huruf j disampaikan kepada
Walikota paling lama 1 (satu) hari sebelum tanggal pemasangan Reklame.
(5) Apabila SPOPD tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
diterbitkan STPD.
(6) Jumlah pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah
pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dihitung dari pokok pajak.
(7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain SPOPD sebagaimana pada
ayat (3) dan ayat (4) tidak disampaikan secara benar, jelas dan lengkap maka diterbitkan
STPD.
(8) Jumlah pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah
selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan
pajak yang terutang yang dihitung berdasarkan SKPD ditambah denda administrasi
sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang ditambah dengan
denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari selisih pajak.
Pasal 14
(1) Berdasarkan SPOPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Walikota
menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
(2) Apabila SKPD sebagaimana pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan
menerbitkan STPD.
BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 15
(1) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh
Walikota.
(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan
pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.
Pasal 16
(1) Walikota atau pejabat menetukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran
pajak yang terutang 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
(2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding, yang menyebabkan Jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan
dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan sejak tanggal diterbitkan.
(3) Walikota atau Pejabat atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau
menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan.
- 8 -
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran,tempat pembayaran,
angsuran, dan penundaaan Pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.
Pasal 17
Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
Pasal 18
Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diberikan tanda bukti
pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
Pasal 19
(1) Walikota atau Pejabat dapat menerbitkankan STPD jika :
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian SPOPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah
tulis dan/atau salah hitung; dan
c. wajib pajak dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi Administrastif berupa bunga sebesar 2
% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat
terutangnya pajak.
(3) SKPD yang kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi
Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
Pasal 20
(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota.
Pasal 21
(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang
sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
(2) Walikota menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak
tanggal surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan.
Pasal 22
(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD,STPD,Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib
Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan.
- 9 -
BAB VIII
KERINGANAN PAJAK
Pasal 23
(1) Walikota atau Pejabat berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan
keringanan pajak.
(2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kepentingan
Daerah khususnya Investasi dan Promosi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah.
(3) Tata cara pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.
BAB IX
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24
(1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Walikota atau Pejabat dapat
membetulkan STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdaapat
kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2) Walikota atau pejabat dapat :
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda,
kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kesalahannya;
b. mengurangkan atau membatalkan STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan
membayar wajib pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.
(3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB X
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat atas :
a. SKPDKB;
b. SKPDLB;
c. SKPDN; dan
d. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan
peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasanalasan
yang jelas.
- 10 -
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal Surat, tanggal Pemotongan atau Pemungutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan.
(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai
tanda bukti penerimaan surat keberatan.
Pasal 26
(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat
permohonan keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang
diajukan.
(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban
membayar pajak.
(3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota
tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Pasal 27
(1) Wajib pajak dapat mengajukan Pemohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak
terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.
(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
Pasal 28
(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah
pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.
(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa
denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan.
- 11 -
(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai
sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak
berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.
BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 29
(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Walikota.
(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembaliian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan
Walikota tidak mernberikan suatu keputusan maka permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan
dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya maka kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditertibkannya
SKPDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pajak.
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
Pasal 30
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak
lainnya,sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara
pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayarannya.
BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 31
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila wajib
pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
(2) Kedaluwarsa Penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh
apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan
- 12 -
b. ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat paksa
tersebut.
(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
Pasal 32
(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan
Walikota.
BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 33
(1) Walikota dapat melakukan pembongkaran atau penurunan terhadap reklame terpasang
atau menghentikan pemasangan reklame yang sedang berlangsung apabila :
a. Tidak membayar pajak sesuai ketentuan; dan
b. Tidak memasang plat/label lunas pajak.
(2) Hasil pembongkaran, penurunan, penghentian reklame menjadi milik Pemerintah
Daerah.
BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 34
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 13 -
BAB XV
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 35
(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau
pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan
Daerah.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang
ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang
pengadilan; dan
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan
keterangan kepada Pejabat Lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
BAB XVI
P E N Y I D I K A N
Pasal 36
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum
Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan
dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah;
g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- 14 -
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikannya
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Hukum Acara Pidana.
BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37
(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPOPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang
yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPOPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar.
Pasal 38
Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang tidak memenuhi kewajiban
merahasiakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dan ayat (2)
diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 39
Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu
5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya
Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40
Pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.
Pasal 41
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2002
Nomor 9 Seri B Nomor 9) dinyatakan tidak berlaku.
- 15 -
Pasal 42
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2011
WALIKOTA SEMARANG
ttd
H. SOEMARMO HS
Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2011 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA
SEMARANG
ttd
AKHMAT ZAENURI
Kepala Dinas Pendidikan
LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 6
- 16 -
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK REKLAME
I UMUM
Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, maka untuk melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata luas dan
bertanggungjawab perlu meningkatkan Pendapatan Aseli Daerah, agar mampu
membiayai dirinya sendiri.
Pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari
masyarakat tanpa mendapat imbalan secara langsung
Dengan menggali potensi yang ada maka Pendapatan Asli Daerah dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame perlu ditinjau kembali.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
huruf a
Reklame Megatron adalah Reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan alat elektronik audio visual berupa pesawat pemancar
yang menampilkan beberapa gambar / naskah reklame secara sendirisendiri,
(diberi penjelasan pengertian sejenisnya termasuk didalamnya
branding, painting, neon box, neon sign);
huruf b
Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan bahan kain, dan atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
huruf c
Reklame melekat/stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran
lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta untuk
ditempelkan, dipasang pada suatu benda milik pripadi atau prasarana
umum.
- 17 -
huruf d
Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas
diselenggarakan dengan cara diberi-kan atau dapat diminta dengan
ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang,digantungkan
pada suatu benda lain.
huruf e
Reklame berjalan,termasuk pada kendaraan adalah reklame yang
berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain dengan suara atau tidak
dengan suara.
huruf f
Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.
huruf g
Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan atau suara yang
ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat atau pesawat apapun.
Huruf h
Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara
menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan lain yang
sejenis sebagai alat untuk di proyeksikan , dipancarkan dan atau
diperagakan pada layar atau benda lain.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
- 18 -
Ayat (8)
Huruf a
Sudut Pandang diukur dari jumlah persimpangan dan arah arus Lalu
lintas .
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Tingkat Kepadatan ditentukan oleh jumlah Reklame terpasang dibagi
dengan panjang jalan.
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Yang dimaksud dengan tidak diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan
pemungutan pajak tidak diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka proses
pemungutan pajak, antara lain:
Percetakan formulir perpajakan , pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau
perhimpunan data obyek dan subyek pajak, kegiatan yang tidak dapat
dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak
yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
- 19 -
Pasal 15
Yang dimaksud tempat lain yang ditunjuk adalah Bank-Bank yang ditunjuk oleh
Walikota untuk menerima setoran pajak yang diterima.
Dinas dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan tempat
pembayaran yang terletak di lokasi strategis untuk memudahkan wajib pajak
dalam pembayaran Pajak Reklame. Kerjasama diarahkan kepada bank pelaksana
yag memiliki kredibilitas tinggi, jaringan luas, dan mampu memberikan pelayanan
pembayaran Pajak Reklame secara mudah dan cepat serta akuntabel.
Pelaksanaan kerjasama dengan bank pelaksana didasarkan pada adanya perjanjian
kersama (kontrak kerjasama) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam perjanjian kerjasama diatur mengenai penggunaan teknologi yang
memungkinkan pembayaran secara on line dan diarahkan secara berangsur-angsur
tercipta sistem on line yang mampu secara real time menampilkan data tentang
Pajak Reklame. Sistem on line dapat diakses oleh Dinas dan pihak-pihak yang
berwenang.
Selanjutnya tata cara hubungan dan ruang lingkup kerjasama akan diatur dalam
Peraturan Walikota.
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
- 20 -
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup elas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 53
- 21 -

Kepala Dinas
Dra. AYU ENTYS WAHYU L.E.S, MM
Arsip Berita
PJPR Online
  • Status YM Sekretariat
  • Status YM Bidang PJU
  • Status YM Bidang Reklame
  • Status YM Bidang Wasdal
Jejak Pendapat
  • Bagaimana menurut anda pelayanan lampu PJU di Kota Semarang ?
  • Baik
  • Cukup
  • Kurang
  • Sangat Kurang
  • Hasil
Statistik Pengunjung
  • Online : 2
  • Pengunjung hari ini : 10
  • Hits hari ini : 52
  • Total pengunjung : 28513
  • Total hits : 115666